NADIKABAR.COM — Ratusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tenaga kesehatan (nakes) dan teknis di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuntut nasib mereka agar disetarakan dengan guru yang akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2027.
Tuntutan itu disampaikan oleh massa saat menggelar unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di Kantor Bupati Dompu, Senin (7/9/2026). Dalam orasinya, para nakes dan tenaga teknis mengaku dianaktirikan oleh pemerintah karena hanya memperhatikan nasib guru.
"Kenapa kami dianaktirikan, kenapa guru-guru diberikan keistimewaan?," ujar salah seorang masa aksi, Siti Sarah, dalam orasinya.
