NADIKABAR.COM — UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR, Kamis (19/11) memberi mandat kepada Presiden RI untuk membentuk badan baru untuk melaksanakan mekaenisme perampasan aset sesuai undang-undang tersebut.

Ketentuan pembentukan Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset itu diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 61.

"Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan dibentuk oleh Presiden," demikian bunyi ayat 1 Pasal 53.