Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
Prabowo Akan Bentuk Badan Pengelolaan dan Pengawasan Perampasan Aset
UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR, Kamis (19/11) memberi mandat kepada Presiden RI untuk membentuk badan baru untuk melaksanakan mekaenisme perampasan aset
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Kamis, 19 November 2026 pukul 21:28 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Ada sembilan tugas Badan Pengawasan dan Pengelolaan Aset.
Beberapa di antaranya mengawasi dan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa; mengawasi tugas dan wewenang Badan, menyusun kode etik; hingga melakukan evaluasi.
"Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 62 ayat 3.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.