NADIKABAR.COM — UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR, Kamis (19/11) memberi mandat kepada Presiden RI untuk membentuk badan baru untuk melaksanakan mekaenisme perampasan aset sesuai undang-undang tersebut.

Ketentuan pembentukan Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset itu diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 61.

"Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan dibentuk oleh Presiden," demikian bunyi ayat 1 Pasal 53.

Pasal 54 mengatur soal tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Aset, yang meliputi tugas pengelolaan sebelum dan setelah putusan pengadilan. Tugas pengelolaan sebelum putusan pengadilan yakni, menyimpan, mengamankan, memelihara, dan menilai aset tindak pidana.

Sedangkan, tugas pengelolaan setelah putusan pengadilan meliputi pengembangan, penggunaan, penjualan melalui lelang, pemanfaatan, dan pengembalian.

Sementara, Pasal 61 mengatur soal keanggotaan Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset. Ayat 1 menyebutkan, anggota Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset berjumlah lima orang yang akan menjabat selama lima tahun.

Ada sembilan tugas Badan Pengawasan dan Pengelolaan Aset.

Beberapa di antaranya mengawasi dan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa; mengawasi tugas dan wewenang Badan, menyusun kode etik; hingga melakukan evaluasi.

"Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 62 ayat 3.