NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terdapat indikasi perusahaan asing ikut bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendukung pencabutan izinnya untuk dikelola generasi muda Indonesia.
"Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi sudah belasan tahun ada yang melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar," kata Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis.
"Kalau dua kali melanggar dicabut saja," ujar Prabowo menambahkan.
Kepala Negara memastikan Indonesia bertanggung jawab dalam upaya penanganan karhutla, namun pada saat bersamaan ada beberapa negara yang malah mengambil pendekatan negatif terhadap upaya itu.
Padahal banyak perusahaan yang berasal dari negara-negara itu ikut berkontribusi menyebabkan karhutla.
Presiden memastikan Pemerintah Indonesia akan mengumumkan nama-nama perusahaan dengan afiliasi asing terkait karhutla pada waktu yang tepat.
Di hadapan ratusan kepala daerah yang hadir pada acara tersebut, secara khusus Presiden mengapresiasi dukungan dari banyak pihak, mulai dari TNI dan Polri sampai jajaran pemerintah daerah yang ikut berjuang dalam upaya pemadaman karhutla.
Melihat pelanggaran itu terus terjadi, Prabowo mengatakan tidak perlu lagi memperpanjang izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran aturan pengelolaan perkebunan, termasuk melakukan pembakaran lahan.
Pencabutan izin itu juga tidak segan dilakukan terhadap korporasi dengan pemodal asing, ketika mereka terbukti terlihat dalam kejadian karhutla.
"Saya tidak ragu-ragu. Saya cabut aja nanti. Tidak apa-apa. Anak-anak Indonesia mampu manage. Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu," jelas Prabowo.
