Prabowo mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri dan menegaskan pemerintah harus memperbaiki berbagai penyimpangan dalam pengelolaannya.
Dia menekankan pembenahan ekonomi nasional harus kembali berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
"Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang," ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Dia menetapkan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) harus dinikmati negara.
