Selain itu, pemerintah akan memperkuat pengawasan ekspor melalui mekanisme satu pintu untuk memastikan volume komoditas yang dilaporkan sesuai dengan jumlah sebenarnya. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah manipulasi laporan ekspor yang berpotensi merugikan negara.
"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tegas Prabowo.
Presiden mengatakan pembenahan sistem ekonomi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan untuk menyelamatkan kekayaan nasional, mengurangi kemiskinan, dan memastikan seluruh rakyat dapat menikmati hasil pembangunan.
