NADIKABAR.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sesuai ketentuan. Dia menyebut kebijakan UMP yang telah ditetapkan merupakan jalan tengah bagi kepentingan buruh dan pengusaha.
Hal itu disampaikan Pramono saat ditemui di kawasan JLNT Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026). Pramono mengatakan dirinya memahami keputusan penetapan UMP tidak akan sepenuhnya memuaskan semua pihak, baik kalangan buruh maupun pengusaha.
"Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan nggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," kata Pramono.