Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang moderat dan rasional. Dia berharap besaran UMP tersebut dapat diterima oleh seluruh pihak.

"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya," ujarnya.

Pramono menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan UMP Jakarta 2027 akan mendapat tindakan dari Pemprov DKI Jakarta.