Said menjelaskan, usulan Rp6,21 juta tersebut merujuk pada hitungan Dewan Pengupahan unsur buruh dengan formula inflasi DKI 3,01 persen ditambah pertumbuhan ekonomi 5,67 persen, lalu dikalikan indeks tertentu 1,0.
Ia mengkritik keputusan gubernur yang dinilai menggunakan indeks 0,77, sedangkan UMK Bekasi disebutnya bisa menyentuh Rp6.350.000 jika memakai indeks 1,0.
Jika permintaan revisi tidak dipenuhi, KSPI DKI Jakarta memastikan akan menempuh jalur hukum mulai dari pengajuan keberatan resmi hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain itu, elemen buruh juga menyiapkan kampanye publik, aksi unjuk rasa lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, serta mendorong DPRD DKI memanggil gubernur terkait kebijakan pengupahan tersebut.