NADIKABAR.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menyoroti besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 karena dinilai lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi.
Pramono menegaskan perbandingan nilai upah semestinya dilakukan secara setara atau apple-to-apple.
Menurut Pramono, penetapan UMP DKI Jakarta 2027 telah melalui proses pembahasan yang tidak mudah dan merupakan kesepakatan bersama unsur tripartit.
"Untuk upah minimum atau UMP, itu merupakan keputusan bersama antara tripartit, yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah DKI Jakarta sebagai fasilitator," kata Pramono di kawasan Ancol, Jakarta Utara, seperti dikutip NadiKabar, Sabtu (21/11).
"Dalam pembahasan tentunya tidak mudah, tetapi itu adalah sesuatu yang diputuskan bersama. Sehingga dengan demikian sesuatu yang sudah diputuskan akan kami jalankan. Apalagi kenaikannya sebenarnya cukup signifikan, yaitu naik 7,1 persen," lanjutnya.
Pramono menilai keputusan UMP DKI Jakarta 2027 sudah cukup baik. Menurutnya, jika dibandingkan secara nasional dengan provinsi lain, besaran UMP Jakarta masih berada jauh di posisi teratas.
"Dan Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple-to-apple, Jakarta jauh di atas semuanya. Sehingga dengan demikian keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik," imbuhnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka tersebut meningkat 7,1 persen atau naik Rp407.065 dibandingkan UMP tahun 2026.
Dilansir dari NadiKabar, Said Iqbal menilai angka Rp6,13 juta belum mencukupi kebutuhan hidup layak di ibu kota dan kalah tinggi dibanding proyeksi UMK Bekasi yang mencapai Rp6,3 juta. Ia mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi ketetapan UMP 2027 menjadi Rp6.210.000 per bulan.
"Gubernur DKI Jakarta yang sekarang antiburuh. Pabrik panci di Bekasi kok lebih tinggi upahnya dari orang yang kerja di bank yang mentereng-mentereng itu. Oleh karena itu, apa yang diminta oleh KSPI dan Partai Buruh terhadap upah minimum di Jakarta adalah direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp6,1 juta menjadi Rp6,21 juta," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11).
Said menjelaskan, usulan Rp6,21 juta tersebut merujuk pada hitungan Dewan Pengupahan unsur buruh dengan formula inflasi DKI 3,01 persen ditambah pertumbuhan ekonomi 5,67 persen, lalu dikalikan indeks tertentu 1,0.
Ia mengkritik keputusan gubernur yang dinilai menggunakan indeks 0,77, sedangkan UMK Bekasi disebutnya bisa menyentuh Rp6.350.000 jika memakai indeks 1,0.
Jika permintaan revisi tidak dipenuhi, KSPI DKI Jakarta memastikan akan menempuh jalur hukum mulai dari pengajuan keberatan resmi hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain itu, elemen buruh juga menyiapkan kampanye publik, aksi unjuk rasa lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, serta mendorong DPRD DKI memanggil gubernur terkait kebijakan pengupahan tersebut.