Salah satu opsi pembayaran yang dibahas yakni melalui pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayarkan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang yang dari sini, DKI yang ada di Kementerian Keuangan DBH, DBH-nya itu yang dipotong," jelasnya.

Tito menilai skema tersebut dapat menghindarkan kepala daerah berikutnya dari beban pembayaran utang. Sebab, pembayaran pinjaman dilakukan melalui pemotongan DBH.

Dia juga menyatakan Kemendagri pada prinsipnya menyetujui rencana tersebut. Kemendagri akan segera mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan bagi PT SMI untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah.

"Prinsipnya setuju. Setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera," tuturnya.

Sementara itu, Pramono menjelaskan kebutuhan pembiayaan dalam APBD DKI Jakarta mencapai sekitar Rp 7,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 3 triliun akan dipenuhi melalui DBH, sedangkan Rp 4,5 triliun lainnya berasal dari pinjaman PT SMI.