"Di APBD kita itu ada kebutuhan kurang lebih Rp 7,5 triliun. Yang Rp 3 triliun nanti dari DBH dan yang Rp 4,5 triliun itu dari SMI," kata Pramono.
Pramono meyakini Jakarta memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar pinjaman tersebut. Dia juga memahami pertimbangan pemerintah pusat yang tidak menyetujui rencana penerbitan obligasi daerah karena dikhawatirkan diikuti oleh daerah-daerah lain.
Menurutnya, perubahan skema pembiayaan tersebut perlu dilakukan agar pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2027 dapat segera diselesaikan.
"Karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya," ujarnya.
Pramono mengaku bersyukur telah mendapatkan kepastian dari Mendagri terkait skema pembiayaan tersebut. Saat ini, pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD DKI Jakarta disebut hampir rampung.
"Saya bersyukur bahwa dalam kondisi yang seperti ini APBD Jakarta untuk 2027 hampir terselesaikan, tinggal ketok palu saja," imbuhnya.