NADIKABAR.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta, hari ini. Pertemuan tersebut membahas skema pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Tito mengatakan pertemuan itu menjadi kunjungan pertamanya ke Balai Kota Jakarta selama dua tahun terakhir. Dia menyebut Pramono sebelumnya beberapa kali datang ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membicarakan sejumlah persoalan pembangunan Jakarta.
"Yang kita bicarakan paling utama adalah mengenai masalah obligasi daerah. Dulu kan beliau pernah menyampaikan ada rencana membuat obligasi daerah," kata Tito di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Tito menjelaskan pemerintah pusat sebelumnya telah membahas rencana penerbitan obligasi daerah tersebut. Namun, pemerintah khawatir skema itu justru menjadi beban bagi pemerintahan daerah berikutnya.
Menurutnya, meskipun Jakarta memiliki kemampuan untuk membayar obligasi, pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan kondisi daerah lain yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) rendah dan masih bergantung pada dana transfer pusat.
"Takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tapi daerah-daerah lain nanti kalau ikut yang nggak punya kemampuan bayar, bagaimana?" ujarnya.
Tito mengatakan Pramono akhirnya memilih mengalihkan skema pembiayaan dari obligasi daerah menjadi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Skema tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk rumah sakit.
Salah satu opsi pembayaran yang dibahas yakni melalui pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayarkan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang yang dari sini, DKI yang ada di Kementerian Keuangan DBH, DBH-nya itu yang dipotong," jelasnya.
Tito menilai skema tersebut dapat menghindarkan kepala daerah berikutnya dari beban pembayaran utang. Sebab, pembayaran pinjaman dilakukan melalui pemotongan DBH.
Dia juga menyatakan Kemendagri pada prinsipnya menyetujui rencana tersebut. Kemendagri akan segera mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan bagi PT SMI untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah.
"Prinsipnya setuju. Setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera," tuturnya.
Sementara itu, Pramono menjelaskan kebutuhan pembiayaan dalam APBD DKI Jakarta mencapai sekitar Rp 7,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 3 triliun akan dipenuhi melalui DBH, sedangkan Rp 4,5 triliun lainnya berasal dari pinjaman PT SMI.
"Di APBD kita itu ada kebutuhan kurang lebih Rp 7,5 triliun. Yang Rp 3 triliun nanti dari DBH dan yang Rp 4,5 triliun itu dari SMI," kata Pramono.
Pramono meyakini Jakarta memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar pinjaman tersebut. Dia juga memahami pertimbangan pemerintah pusat yang tidak menyetujui rencana penerbitan obligasi daerah karena dikhawatirkan diikuti oleh daerah-daerah lain.
Menurutnya, perubahan skema pembiayaan tersebut perlu dilakukan agar pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2027 dapat segera diselesaikan.
"Karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya," ujarnya.
Pramono mengaku bersyukur telah mendapatkan kepastian dari Mendagri terkait skema pembiayaan tersebut. Saat ini, pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD DKI Jakarta disebut hampir rampung.
"Saya bersyukur bahwa dalam kondisi yang seperti ini APBD Jakarta untuk 2027 hampir terselesaikan, tinggal ketok palu saja," imbuhnya.