NADIKABAR.COM — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diukur dari besarnya realisasi, juga manfaat pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat transparansi anggaran, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10). Melalui kegiatan bertajuk Jakarta Budget Talks, Pemprov DKI Jakarta memaparkan kinerja pendapatan dan belanja daerah, perkembangan ekonomi, serta capaian berbagai program pembangunan.
"APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar yang ditetapkan dan bagaimana pengeluarannya. Yang paling penting adalah apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik, kegiatan ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga," ujar Pramono.
Hingga 30 September 2026, pendapatan daerah DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun. Belanja daerah mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp6,46 triliun atau 65,43 persen dari target Rp9,88 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun. Total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target. Realisasi tersebut tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Penerimaan pajak daerah mencapai Rp34,58 triliun, meningkat 1,59 persen secara tahunan.
Untuk menjaga kinerja anggaran hingga akhir tahun, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian program dan kegiatan, tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan serta akuntabilitas belanja.
"Saya secara khusus telah meminta perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun. Persiapan harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan anggaran berjalan lebih baik," kata Pramono.
Perkuat Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Transportasi
Hingga Triwulan III 2026, realisasi program peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan mencapai Rp4,99 triliun dari anggaran Rp9,27 triliun, sedangkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terealisasi Rp4,28 triliun dari Rp7,93 triliun.
Di bidang perlindungan sosial, realisasi anggaran mencapai Rp829,06 miliar atau 70,42 persen. Program tersebut mencakup bantuan bagi kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta layanan rehabilitasi sosial.
