"Jakarta sekarang menjadi episentrum event di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini kami fasilitasi karena dampak berganda ekonominya luar biasa," ujarnya.
Pemprov juga terus mendukung penyelenggaraan berbagai agenda internasional, termasuk Jakarta Running Festival pada 24-25 Oktober 2026, yang memperkuat aktivitas ekonomi dan daya tarik DKI sebagai kota tujuan kegiatan berskala besar.
Kemiskinan Turun, Akses Kerja Diperluas
Pada aspek kesejahteraan, persentase penduduk miskin Jakarta pada Maret 2026 turun menjadi 3,96 persen, berkurang 0,07 poin persentase dibandingkan September 2025. Untuk pertama kalinya, angka ini berada di bawah empat persen.
Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat 5,79 persen, turun 0,24 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 66,05 persen atau meningkat 0,57 poin persentase.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemprov DKI menyelenggarakan pelatihan keterampilan melalui Mobile Training Unit dan pelatihan reguler yang telah diikuti 6.720 peserta. Selain itu, kegiatan bursa kerja melibatkan 214 perusahaan dengan menyediakan 24.390 lowongan pekerjaan.
Di bidang pembangunan berkelanjutan, enam dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) telah mencapai target pada 2025. Secara keseluruhan, 65,6 persen target indikator SDGs yang dinilai telah tercapai.
Posisi Jakarta dalam Oxford Economics Global Cities Index 2026 juga meningkat dari peringkat ke-159 pada 2025 menjadi peringkat ke-140 dari 1.000 kota di dunia.
Gubernur Pramono menegaskan, berbagai capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, transparansi anggaran dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan penting guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia kemudian menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD DKI Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta seluruh pihak yang berkontribusi membangun Jakarta.
"Kepercayaan publik menjadi penopang utama untuk memudahkan pembangunan di Jakarta. Karena itu, transparansi dan koordinasi harus terus kita jaga agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi warga," pungkas Gubernur Pramono.
