NADIKABAR.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membeberkan kemampuan dan anggaran yang berbeda dari setiap pemerintah daerah menjadi alasan bagi pemerintah pusat belum menyetujui penerbitan obligasi daerah, termasuk Jakarta.
“Artinya, apa pun yang dilakukan kita sebagai alternative creative financing itu memang saya menyadari kalau kemudian pemerintah pusat belum menyetujui pada saat ini. Kenapa? Tidak semua daerah mempunyai budget atau anggaran seperti DKI,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota, Rabu.
Pramono mengatakan kebijakan tersebut berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memenuhi kewajiban anggaran apabila menerbitkan obligasi daerah sebagai pembiayaan kreatif non-APBD (creative financing).
