NADIKABAR.COM — Kantor Staf Presiden (KSP) menjalankan program KSP Mendekat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara langsung di lapangan, termasuk persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, untuk mempercepat respons aduan terkait berbagai permasalahan.
"Jadi bukan mendengar lagi, langsung mendekat. Mendapat laporan, langsung eksekusi ke lapangan," kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! 2026-2031 di Jakarta, Selasa.
Dudung mengatakan KSP Mendekat hadir untuk menangani persoalan masyarakat yang tidak selalu bersumber dari individu atau satu organisasi, tetapi dapat muncul akibat hambatan koordinasi antarkementerian.
Menurut dia, KSP melalui program tersebut berupaya mengurai hambatan antarkementerian dan lembaga agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera diselesaikan.
"Nah, KSP dengan program KSP Mendekat hadir dan menyelesaikan kegiatan itu," ujarnya.
Dudung mencontohkan pelaksanaan program tersebut saat dirinya mengunjungi Medan beberapa hari sebelum acara. Dalam kunjungan itu, ia melihat keterlibatan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, dalam menangani persoalan masyarakat.
Ia mengatakan salah satu hal yang dilihatnya adalah masyarakat yang dapat mengelola anggaran secara langsung untuk pembangunan irigasi tersier, yakni saluran yang mengalirkan air langsung ke lahan sawah.
Menurut Dudung, pemerintah menyalurkan anggaran kepada kelompok masyarakat pemilik sawah untuk membangun irigasi tersebut, sehingga manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat bawah.
"Artinya jangkauan pemerintah kepada masyarakat ini luar biasa. Tidak serta-merta lapor saja, tetapi pemerintah langsung hadir," kata Dudung.
Ia mengatakan pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat pelayanan publik agar semakin dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dudung mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan birokrasi untuk terus melakukan transformasi pelayanan publik secara digital agar layanan lebih mudah diakses, cepat, pasti, dan terhubung antaraplikasi.
"Pemerintah harus semakin mendengar dan dekat dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, KSP bersama Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Ombudsman RI menandatangani MoU Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! periode 2026-2031.
Dudung menjelaskan SP4N-LAPOR! merupakan kanal pengaduan pelayanan publik nasional sekaligus salah satu aplikasi umum dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Masyarakat dapat menggunakan kanal tersebut untuk melaporkan persoalan pelayanan publik, antara lain jalan rusak, program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, sekolah, puskesmas, pungutan liar, hingga dugaan korupsi.
