NADIKABAR.COM — Bank Sentral Selandia Baru dinilai terlalu lambat dalam menarik stimulus kebijakan moneter setelah perekonomian pulih lebih kuat dari perkiraan pasca-pandemi COVID-19, menurut sebuah tinjauan independen yang dirilis pada Selasa (22/9).
Laporan evaluasi yang dirilis oleh Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis tersebut mengkaji keputusan-keputusan kebijakan moneter sejak 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2022, dan menemukan respons awal bank sentral terhadap pandemi itu tepat dan efektif, namun stimulus kebijakan moneter telah dipertahankan terlalu lama.
Tinjauan tersebut dilakukan oleh Profesor Athanasios Orphanides dari Massachusetts Institute of Technology di Amerika Serikat dan mantan Wakil Gubernur Bank Sentral Selandia Baru David Archer.
Tinjauan itu bertujuan untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik guna meningkatkan respons terhadap guncangan ekonomi pada masa mendatang, menurut pernyataan Pemerintah Selandia Baru Stimulus yang berkepanjangan, di tengah kondisi ekonomi yang sudah mengalami overheating, turut menyebabkan siklus boom-bust yang merugikan dan berbiaya tinggi, kata Willis dalam pernyataannya. Inflasi mencapai 7,3 persen, dan tingkat pengangguran turun ke level yang oleh para peninjau digambarkan sebagai "level terendah historis yang tidak berkelanjutan," sementara upaya untuk mengendalikan kembali inflasi memerlukan pengetatan kebijakan moneter yang signifikan, yang justru meningkatkan tingkat pengangguran dan menghambat pertumbuhan, kata Willis. "Pandemi COVID-19 merupakan guncangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini telah memberikan beberapa pelajaran pahit bagi Selandia Baru," ujarnya.
Rekomendasi dalam tinjauan tersebut berfokus pada penguatan pengambilan keputusan kebijakan moneter di tengah ketidakpastian. Gubernur Bank Sentral Selandia Baru Anna Breman mengatakan para pejabat akan menganalisis laporan tinjauan tersebut dengan cermat, dan memanfaatkan temuan-temuan di dalamnya untuk membantu menentukan kebijakan pada masa mendatang.
