"Sambil menunggu dukungan tenaga kependidikan dari Kementerian Sosial yang dijadwalkan pada Oktober 2026, kami telah menyiapkan rencana tindak untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar selama masa awal operasional. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung secara lancar dan berkesinambungan," ungkap Trihandy.
Pada sektor kesehatan, telah disiapkan skema pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Dukungan akan melibatkan puskesmas terdekat dan tiga klinik swasta yang kooperatif. Sementara RSUD Nganjuk dan RS Kertosono disiapkan sebagai fasilitas rujukan utama.
"Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi para siswa yang nantinya tinggal di lingkungan asrama," tambahnya.
Dari sisi administrasi dan legalitas, Pemkab Nganjuk terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam proses penataan status tanah untuk kepentingan sosial dan pendidikan.
Pemkab Nganjuk juga menyiapkan berbagai skenario pendukung untuk memastikan kegiatan awal sekolah tetap berjalan dengan baik. Salah satunya melalui alternatif pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di pendopo apabila diperlukan.
Kegiatan tersebut nantinya dapat diisi jajaran Forkopimda, sehingga para siswa tetap memperoleh pembekalan awal yang positif dan inspiratif.
