NADIKABAR.COM — PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia (AFI/FFI). Penunjukan ini dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dari anggota FFI.
Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri jabatan Michael Sianipar sebagai Ketua Umum FFI periode 2024-2028. PSSI menyatakan penetapan Michael sebagai ketua umum tidak berlaku lagi.
Penunjukan Vivin tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. SK tersebut ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Dalam keterangan tertulis yang diterima NadiKabar, PSSI menjelaskan bahwa 48 surat permohonan KLB tersebut terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Jumlah itu dinilai telah memenuhi ketentuan minimal dua pertiga dari seluruh anggota yang memiliki hak suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FFI.
Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, PSSI memandang permohonan KLB memiliki dasar untuk ditindaklanjuti. KLB diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada anggota menentukan kepemimpinan baru AFI/FFI melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Melalui keputusan tersebut, Vivin diberi kewenangan menjalankan roda organisasi AFI/FFI sesuai ketentuan organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan. Ia juga bertugas mempersiapkan serta menyelenggarakan KLB Pemilihan AFI/FFI.
Masa tugas Vivin sebagai Plt Ketua AFI/FFI berlaku sejak 12 November 2026 hingga terbentuknya kepengurusan baru.
PSSI menegaskan penunjukan Plt merupakan langkah transisi organisasi, bukan untuk mengambil alih hak anggota dalam menentukan kepemimpinan federasi. KLB menjadi mekanisme untuk menghasilkan kepengurusan baru.
PSSI juga mempertimbangkan keberlangsungan program pembinaan, penyelenggaraan kompetisi, pengembangan futsal di daerah, serta persiapan tim nasional agar dinamika kepengurusan tidak menghambat perkembangan futsal Indonesia.
Penunjukan Vivin tidak terlepas dari kisruh internal FFI yang berkembang sejak persoalan pengelolaan kompetisi. Sejumlah klub mempersoalkan hadiah Pro Futsal League (PFL) musim 2025/2026 yang belum dibayarkan hingga kompetisi musim 2026/2027 dimulai pada September. Persoalan subsidi liga juga menjadi sorotan.
Pada 3 November 2026, Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) menyatakan seluruh subsidi dan kontribusi untuk klub peserta PFL serta Women's Pro Futsal League (WPFL) telah dilunasi. Namun, dinamika internal organisasi masih berlanjut.
Sehari setelahnya, tepatnya 4 November, Michael Sianipar memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekretaris Jenderal FFI melalui SK Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.
Michael menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari penataan organisasi. Namun, Budi mempersoalkan prosedur pemberhentiannya karena menilai keputusan itu tidak mengikuti mekanisme yang berlaku.
Gejolak semakin besar pada 10 November 2026. Sebanyak 10 klub peserta Pro Futsal League mendesak penyelenggaraan KLB untuk membenahi tata kelola futsal nasional. Sepuluh klub tersebut adalah Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Proton, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi.
Pada periode yang sama, tiga anggota Exco FFI, yakni Andri Paranoan, Celni Pita Sari, dan Wibi Andrino, menyatakan mengundurkan diri.
Selanjutnya, pada 12 November, PSSI menerbitkan SK pemberhentian Michael sekaligus menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua AFI/FFI. Keputusan tersebut didasarkan pada 48 surat permohonan KLB yang diterima PSSI.
Meski PSSI telah menerbitkan SK pemberhentian, Michael Sianipar masih menganggap dirinya sebagai Ketua Umum FFI yang sah. Ia berpegang pada Surat Keputusan Kementerian Hukum serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi sebagai dasar legalitas kepengurusannya.
Michael juga mempersoalkan mekanisme pemberhentian dan penunjukan Plt. Ia menilai pergantian kepengurusan harus mengikuti aturan organisasi dan menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto sebelumnya mengingatkan bahwa penyelenggaraan KLB harus mengikuti mekanisme internal organisasi. Permohonan tertulis minimal dua pertiga pemilik suara, menurutnya, harus diajukan dan diverifikasi sesuai AD/ART FFI.
Dengan penunjukan Vivin, PSSI berharap roda organisasi tetap berjalan sembari mempersiapkan KLB untuk memilih kepengurusan baru. Namun, polemik mengenai legitimasi kepengurusan FFI masih menjadi persoalan yang menyertai proses transisi tersebut.
