NADIKABAR.COM — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi kabar dua nama kader PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung yang masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan keputusan strategis terkait sikap politik partai merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto usai menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Hasto mengatakan pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi. Sebab itu, PDIP menegaskan sikap untuk tetap berpegang pada konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.
Hasto mengatakan konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon pengganti wapres. Dia mengatakan pengganti wapres kewenangan Prabowo.
"Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," tegasnya.
Dia berharap dua nama yang nantinya diusulkan merupakan sosok yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," ungkapnya.
