Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto mengatakan keputusan tersebut merupakan kewenangan Megawati.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," katanya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan mundurnya Gibran menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap praktik bernegara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan tidak diwarnai penyalahgunaan kekuasaan. Hasto menilai dinamika politik tersebut menjadi pelajaran mengenai pentingnya supremasi hukum, etika, dan moral dalam kehidupan bernegara.
"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tandasnya.
Hasto mengatakan PDIP merupakan partai yang digerakkan oleh ideologi, komitmen pembebasan terhadap rakyat Marhaen, dan penegakan disiplin kader. Dia menegaskan sesuai kebijakan Megawati, kader yang tak sejalan dengan ideologi dan platform perjuangan partai boleh mundur.
"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tutur Hasto.
Hasto juga turut menanggapi cerita Gibran soal beratnya meninggalkan partai demi menerima pinangan Prabowo pada Pilpres 2024. Hasto mengingatkan PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran, dan Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin serta ideologi partai.
