NADIKABAR.COM — Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya kepemimpinan transformatif tumbuh di seluruh lembaga negara guna mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Demikian itu disampaikan Puan dalam pidato kebangsaannya pada Habibie Democracy Forum 2026 di Jakarta, Selasa, yang mengangkat tema Kepemimpinan Transformatif untuk Demokrasi yang Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan.
“Kepemimpinan transformatif harus tumbuh di seluruh lembaga negara dalam agenda utama untuk memperkuat dan mempertajam cara pikir dan cara kerja yang semakin menempatkan tata kelola negara yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Ia mengatakan tantangan kepemimpinan Indonesia saat ini dapat dilihat dalam tiga tingkatan, yakni tantangan struktural bangsa, tantangan tata kelola kekuasaan, serta tantangan membangun masa depan bangsa dan negara.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu transformasi bermakna secara kolektif. Transformasi, kata Puan, tidak cukup dilakukan melalui perubahan kebijakan atau pergantian pemimpin, tetapi harus disertai perubahan cara pikir dan cara kerja.
Ia juga mengingatkan bahwa memahami pentingnya tata kelola yang baik tidak serta-merta membuat perubahan dapat terlaksana secara efektif. Karena itu, diperlukan kesamaan visi dan semangat seluruh elemen bangsa untuk memperbaiki tata kelola negara.
“Tidak bisa hanya satu orang, dua orang, tiga orang kemudian menyatakan apa yang harus dilakukan. Diperlukan persamaan visi dan persamaan semangat yang sama dalam memperbaiki bangsa dan negara ini,” kata Puan.
“Karena kalau tidak bersama-sama secara bergotong royong, ya, begitu-begitu saja. Dalam membangun negara tidak mungkin hanya dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus bersama-sama,” sambung dia.
Lebih lanjut, Puan mengatakan setiap pihak perlu mengambil langkah perubahan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing tanpa harus menunggu kondisi ideal ataupun menunggu pihak lain memulai.
Kepemimpinan transformatif memang dapat membuka jalan bersama. Akan tetapi, kemajuan bangsa memerlukan kekuatan kolektif untuk bertindak bersama.
“Rakyat, masyarakat sipil, dunia usaha, kaum intelektual, seluruh komponen bangsa, dan lembaga negara harus mengambil tanggung jawab sesuai dengan perannya,” ucap Puan.
