"Masyarakat tidak seharusnya terus berada dalam siklus menunggu hujan, kekurangan air, berjuang mencari alternatif ketersedian air bersih, menerima bantuan tangki, lalu kembali menghadapi persoalan yang sama pada musim kemarau berikutnya," sambung Puan.
Menurutnya, pemerintah dapat hadir dalam dua tahap sekaligus. Pertama adalah dengan memenuhi kebutuhan air warga untuk penanggulangan jangka pendek.
"Dan yang kedua adalah dengan membangun sistem yang membuat warga terdampak dapat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya," ungkapnya.
Puan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ketahanan air berkelanjutan. Apalagi, BMKG telah memprediksi kondisi iklim Indonesia bergerak menuju periode kering yang lebih panjang. BMKG mencatat Juli 2026 sebagai bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991.
"Sebab keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat. Infrastruktur harus semakin ditingkatkan," pungkas Puan.
