NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah 18 tahun bergulir di parlemen bukan karena desakan.
Dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, dia mengatakan pengesahan dilakukan setelah RUU rampung disusun dengan sebaik-baiknya.
"Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucap Puan sebelum mengambil persetujuan.