Menurut Puan, penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna dengan setidaknya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

Komisi III DPR RI, lanjut dia, juga melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan dari seluruh elemen masyarakat dan akar rumput.

"Juga sudah dilakukan apa penelitian penelaahan evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP," ucap Puan.