Nasional
HALAMAN 2 DARI 3
Puan: Pengesahan RUU Perampasan Aset bukan karena desakan
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Kamis, 19 November 2026 pukul 11:07 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Menurut Puan, penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna dengan setidaknya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
Komisi III DPR RI, lanjut dia, juga melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan dari seluruh elemen masyarakat dan akar rumput.
"Juga sudah dilakukan apa penelitian penelaahan evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP," ucap Puan.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.