NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR terus memperkuat transformasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja legislasi, anggaran, dan pengawasan serta merespons aspirasi masyarakat.
“DPR RI terus meningkatkan kinerjanya dalam merespons aspirasi rakyat, memperkuat dan mempertajam substansi undang-undang, mengawal uang rakyat dalam APBN, serta memastikan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat,” kata Puan di Jakarta, Selasa.
Menurut Puan, transformasi kelembagaan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan negara dan penyelenggaraan pelayanan publik semakin berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia mengatakan transformasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan kebijakan atau pergantian orang, tetapi harus disertai perubahan pola pikir dan cara kerja yang mampu menghasilkan perubahan nyata.
Puan menilai kepemimpinan transformatif perlu dikembangkan di seluruh lembaga negara dengan memperkuat tata kelola yang transparan, pelaksanaan kewenangan yang bertanggung jawab, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Puan mengakui proses transformasi DPR belum sepenuhnya selesai dan tidak selalu berjalan mudah.
Sejumlah tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan kelembagaan, perbedaan kepentingan politik, budaya politik, serta kesenjangan antara harapan masyarakat dan hasil kerja DPR.
"Semua itu harus menjadi bahan introspeksi dan pembenahan, bukan alasan untuk berhenti melakukan perubahan," ujarnya.
Puan menegaskan perubahan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa dan tidak dapat hanya mengandalkan kepemimpinan satu orang atau kelompok tertentu.
Menurut dia, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, kalangan intelektual, dan lembaga negara perlu mengambil tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing untuk mendorong transformasi bangsa.
