NADIKABAR.COM — undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah resmi disahkan DPR RI hari ini, lebih cepat dari yang ditargetkan. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap langkah baru ini bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU)," ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

"Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi," sambungnya.

Adapun UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, pagi tadi. Saat pengesahan berlangsung, seluruh lima pimpinan DPR hadir.

Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi oleh seluruh Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Ketika memberikan pernyataan pers, Puan juga didampingi semua Wakil Ketua DPR dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.