Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.

Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pembahasan UU Perampasan Aset ke 15 provinsi, termasuk sosialisasi anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing mengenai RUU tersebut.

"Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal," kata Puan.

Di Rapat Paripurna, Puan pun menyatakan proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan dengan hati-hati dan seksama.

"Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat," pungkasnya.