Petisi itu menyatakan bahwa Jepang, sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami pengeboman atom, telah lama menyatakan memiliki tanggung jawab untuk mendorong pelucutan senjata nuklir, sehingga akuisisi kapal selam bertenaga nuklir akan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap komitmen tersebut.

Dalam konferensi pers seusai penyerahan petisi, perwakilan dari kelompok-kelompok sipil tersebut menyatakan kekhawatiran mereka bahwa pertimbangan pemerintah terkait kapal selam bertenaga nuklir itu, yang bersamaan dengan langkah-langkah pemerintah untuk membuat pengecualian terhadap prinsip tidak memasukkan senjata nuklir dalam Tiga Prinsip Non-nuklir Jepang, dapat secara fundamental mengubah status Jepang sebagai negara non-senjata nuklir.

Perdebatan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan nuklir semakin memanas di Jepang dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi berulang kali menyatakan bahwa Jepang "tidak akan mengesampingkan opsi apa pun" dalam pembahasan dan kajian mengenai apakah akan memasukkan kapal selam bertenaga nuklir.