Pada Oktober, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan kepada parlemen bahwa pemerintah akan menggelar "diskusi yang konkret dan realistis" mengenai kemungkinan Pasukan Bela Diri mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir.
Sementara itu, media Jepang baru-baru ini melaporkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuat pengecualian terhadap Tiga Prinsip Non-nuklir, yang memungkinkan senjata nuklir dimasukkan ke wilayah Jepang dalam situasi darurat. Pengecualian tersebut dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam revisi Strategi Keamanan Nasional, salah satu dari tiga dokumen utama kebijakan keamanan negara tersebut, pada akhir tahun ini.
Perkembangan ini memicu kekhawatiran dan penentangan yang meluas di kalangan publik serta kelompok-kelompok sipil.