Sebagai menteri, Purbaya terikat oleh keputusan pemerintah. Seorang anggota kabinet tentu tidak selalu leluasa menyampaikan seluruh pandangan pribadinya kepada publik.
Sebagai ekonom di luar pemerintahan, situasinya berbeda. Ia dapat kembali membaca APBN sebagai ekonom, bukan lagi sebagai bendahara negara. Ia bisa membedah kebijakan fiskal, moneter, perbankan, investasi, industri, ataupun Danantara tanpa beban sebagai anggota kabinet.
Justru pengalaman berada di pusat kekuasaan membuat perspektif semacam itu bernilai. Purbaya tahu sebuah gagasan yang tampak sederhana di ruang seminar bisa menjadi sangat rumit ketika masuk ke meja birokrasi. Ia tahu kebijakan fiskal tidak pernah semata-mata berurusan dengan angka. Di dalamnya ada politik, birokrasi, kepentingan dunia usaha, tekanan pasar, dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, kembali ke kampus atau dunia penelitian bukan turun derajat. Ada contoh yang sangat dekat: Sri Mulyani Indrawati (SMI). Setahun setelah meninggalkan kursi Menteri Keuangan, SMI tidak menghilang dari percakapan ekonomi dunia. Ia mengajar di Oxford University. Pada Agustus 2026, ia tampil dalam Southeast Asia Update dan menyampaikan Southeast Asia Oration di University of Melbourne. Di sana ia berbicara tentang pertumbuhan, produktivitas, kualitas institusi, dan tantangan ASEAN keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Jejak SMI memperlihatkan bagaimana karier seorang ekonom dapat bergerak keluar-masuk pemerintahan tanpa kehilangan relevansinya. Setelah meninggalkan kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010, ia berkarier di Bank Dunia. Presiden Joko Widodo kemudian memanggilnya pulang pada 2016 untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Artinya, keluar dari kabinet tidak selalu berarti keluar dari panggung.
Purbaya dapat memilih jalan semacam itu. Ia dapat menjadi akademisi yang pernah merasakan kerasnya praktik pemerintahan. Mengajar mahasiswa bukan hanya berdasarkan teori ekonomi, melainkan juga pengalaman menghadapi APBN, pasar, birokrasi, dan tekanan politik. Negara membutuhkan pejabat yang mampu mengambil keputusan. Tetapi negara juga membutuhkan orang-orang di luar pemerintahan yang mampu mempertanyakan keputusan. Keduanya sama penting.
