NADIKABAR.COM — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara mengenai sorotan terhadap kualitas belanja negara yang dinilai perlu terus diperbaiki. Menurutnya, penilaian terhadap kinerja fiskal tidak cukup hanya melihat besarnya belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Purbaya mengatakan, kesehatan fiskal harus dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk dari sisi defisit, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), hingga kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan pembayaran utang.
"Kalau fiskal itu ada ukuran-ukuran, acuan-acuannya. Jadi, kalau untuk melihat fiskal sustainable atau tidak, ada beberapa acuan," kata Purbaya dalam keterangan tertulis kepada redaksi dalam sebuah wawancara khusus di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Ia menyebut dua indikator yang paling mudah digunakan untuk melihat kesehatan fiskal adalah rasio defisit terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Menurut dia, Indonesia masih berada dalam batas yang relatif aman.
"Defisit kita tahun ini sampai sekarang masih 0,9%, walaupun angkanya 2,85% (outlook). Rasio utang masih sekitar 40%," ujarnya.
Purbaya merujuk pada batas defisit 3% dan rasio utang 60% terhadap PDB yang digunakan sebagai salah satu standar fiskal di Uni Eropa. Dengan indikator tersebut, ia menilai posisi fiskal Indonesia masih cukup kuat.
Namun, menurut Purbaya, kesehatan fiskal tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar pemerintah membelanjakan anggaran. Ia menilai perlu dilihat seberapa besar kontribusi belanja tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.
Purbaya mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61%. Ia mengatakan, berdasarkan perhitungannya, kontribusi pertumbuhan terbesar justru berasal dari konsumsi rumah tangga, kemudian investasi, dan baru belanja pemerintah.
"Saya hitung, itu dari 5,61% waktu itu, yang saya ingat angkanya itu sekitar 2,9% dari belanja masyarakat, belanja rumah tangga, 1,9% dari investasi, belanja pemerintah hanya 1,3%," katanya.
