NADIKABAR.COM — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan yang intinya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. MA menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran dalam pertimbangannya.
Dilihat dari salinan putusan nomor 742 K/TUN/2026, Selasa (10/11/2026), MA awalnya menyatakan judex facti atau PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum.
MA menyebut PTUN mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang terjadi. MA menyebut pelanggaran administrasi yang terjadi bukan sekadar kepentingan kontestan Pilpres belaka, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
MA lalu menyinggung putusan MK nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MA mengatakan isi putusan itu telah menjadi notoire feiten atau fakta yang sudah diketahui secara umum.
