"Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada," ujar MA.
MA mengatakan perubahan keadaan hukum itu menimbulkan alasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi dari termohon kasasi atau tergugat berupa kedaluwarsa gugatan atau gugatan kurang pihak. MA mengatakan putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum sehingga MA melakukan pengujian substansi objek sengketa agar sejalan dengan putusan MK.
"Putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, sehingga Mahkamah Agung akan melakukan pengujian substansi objek sengketa a quo dalam rangka melakukan sistemisasi konkret atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 dalam mewujudkan suatu sistem hukum dan sebagai implementasi dari asas ius curia novit (hakim dianggap mengetahui semua hukum). Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum," ujarnya.
