"Kami ingin memastikan penanganan karhutla berjalan serius, baik dari sisi pemadaman, pencegahan, maupun penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Persoalan ini harus ditangani secara menyeluruh agar tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan," ujarnya.
Selain mengevaluasi penanganan yang telah berjalan, Rajiv meminta Kementerian Kehutanan untuk memperkuat kolaborasi dengan Polri dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Sinergi kedua lembaga dinilai penting agar langkah pencegahan dapat berjalan beriringan dengan respons cepat ketika kebakaran terjadi.
"Karena itu, saya juga meminta Kementerian Kehutanan memperkuat kolaborasi dengan Polri. Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pencegahan harus diperkuat, sementara ketika kebakaran terjadi, respons di lapangan harus cepat dan terintegrasi agar api tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan bisa ditekan," imbuhnya.
Menurutnya, Kemenhut perlu mengoptimalkan pengawasan di kawasan rawan kebakaran, pemantauan kondisi lapangan, serta kesiapsiagaan personel dan peralatan. Patroli dan pertukaran informasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat terdeteksi lebih awal
"Pencegahan karhutla harus diperkuat melalui pengawasan di kawasan rawan kebakaran, pemantauan kondisi lapangan, serta kesiapan personel dan peralatan. Patroli juga perlu dioptimalkan dan pertukaran informasi antarlembaga harus berjalan efektif agar potensi kebakaran bisa terdeteksi lebih awal dan segera ditangani sebelum meluas," tuturnya.
Ia menambahkan, penanggulangan karhutla harus disesuaikan dengan kondisi kebakaran dan karakteristik lahan di setiap wilayah. Rajiv menyoroti lahan gambut yang membutuhkan penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meskipun kobaran di permukaan telah padam.
