"Terutama di lahan gambut, penanganannya membutuhkan perhatian khusus karena api bisa menjalar di bawah permukaan tanah. Jadi, jangan sampai api di permukaan sudah padam, tetapi masih ada bara di dalam tanah yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Petugas harus memastikan penanganan benar-benar tuntas," tegas Rajiv.
Rajiv menambahkan, keberhasilan penanganan karhutla juga bergantung pada dukungan pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan unsur terkait lainnya. Pembagian peran yang jelas diperlukan untuk mempercepat pengerahan personel serta sarana pendukung, terutama di wilayah yang mengalami kebakaran dalam skala luas.
Menurutnya, pemantauan lanjutan juga perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang tersisa setelah pemadaman. Setelah kondisi dinyatakan aman, pemerintah perlu mengevaluasi kerusakan kawasan terdampak dan menentukan langkah pemulihan sesuai dengan tingkat kerusakannya.
Menurutnya kolaborasi antar lembaga harus semakin diperkuat agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif, sekaligus memastikan setiap dugaan pelanggaran mendapat perhatian serius.
Ia berharap data yang dibahas dalam Panja Karhutla Komisi IV DPR RI menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan kawasan hutan secara berkelanjutan.
"Data dan perkembangan penanganan yang kami bahas dalam Panja Karhutla Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, baik dalam pencegahan, penanggulangan, maupun pengawasan kawasan hutan. Kami ingin upaya perlindungan hutan berjalan berkelanjutan dan kejadian karhutla dapat ditekan ke depannya," pungkasnya.
