NADIKABAR.COM — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Kementerian Kehutanan segera menggelar rapat koordinasi percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lainnya. Desakan tersebut disampaikan menyusul perkembangan karhutla yang masih memerlukan penanganan intensif.
Rajiv menegaskan, Kementerian Kehutanan harus mengambil kepemimpinan aktif dalam pengendalian karhutla, menyatukan langkah penanganan bersama BNPB dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing, serta memastikan setiap keputusan segera dilaksanakan di lapangan.
"Kementerian Kehutanan harus tampil sebagai penggerak utama penyelesaian masalah ini. Segera kumpulkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat terkait. Tetapkan siapa mengerjakan apa, di wilayah mana, dengan dukungan apa, dan kapan hasilnya harus terlihat. Warga tidak bisa terus menunggu sementara kebakaran dan paparan asap masih berlangsung," tegas Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat, hingga Kamis (15/10/2026) terdapat 799 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional, meningkat dari 372 titik sehari sebelumnya. Di antara provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat 389 titik, Sumatera Selatan 122 titik, Kalimantan Barat 42 titik, serta Jambi dan Kalimantan Selatan masing-masing 31 titik.
Sementara itu, laporan BNPB pada hari yang sama juga mencatat kebakaran di Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; Majene, Sulawesi Barat; Sinjai, Sulawesi Selatan; serta Banyumas, Jawa Tengah. Sebagian kejadian berhasil dipadamkan, sementara api di Kelurahan Baruga, Majene, masih dilaporkan menyala berdasarkan pembaruan Rabu (14/10/2026).
Rajiv menjelaskan, persebaran kejadian tersebut menuntut respons yang terintegrasi, dengan prioritas berdasarkan kondisi kebakaran, ancaman terhadap permukiman, kualitas udara, dan kemampuan penanganan daerah.
