Menurutnya, operasi gabungan dan peninjauan lapangan telah dilakukan. Namun, langkah tersebut harus diikuti evaluasi terbuka mengenai kecukupan personel, peralatan, akses air, dukungan anggaran, dan hasil pemadaman.
"Ukuran keberhasilan kementerian harus jelas: api terkendali, warga terlindungi, dan kebakaran berulang dapat dicegah. Banyaknya rapat, kunjungan, atau pengerahan personel harus berujung pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Rajiv.
Rajiv meminta rapat koordinasi segera melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta gubernur dan bupati atau wali kota wilayah terdampak. Pengelola kawasan dan pemegang konsesi terkait juga perlu dimintai pertanggungjawaban atas kesiapan pencegahan dan penanganan di wilayah kelolanya.
Rapat tersebut, lanjutnya, harus menghasilkan rencana operasi terpadu, penanggung jawab yang jelas, pemenuhan kebutuhan lapangan, serta target harian yang dapat dievaluasi. Hambatan kewenangan dan administrasi harus segera diselesaikan agar bantuan tidak terlambat sampai.
"Kita membutuhkan koordinasi yang menghasilkan keputusan operasional. Kalau daerah kekurangan pompa, sumber air, personel, atau layanan kesehatan, harus jelas siapa yang memenuhi dan kapan tersedia. Jangan biarkan petugas di lapangan bekerja dengan dukungan yang tidak memadai," kata Rajiv.
