NADIKABAR.COM — Sejumlah partai politik koalisi Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan respons terkait bursa nama-nama calon Wakil Presiden RI. Respons ini menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wapres RI pada Kamis (12/11) lalu.

Presiden RI Prabowo Subianto kini memiliki wewenang untuk menyetor dua nama calon pengganti Gibran ke MPR guna dipilih sebagai Wakil Presiden RI di sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Batas waktu penyetoran dua nama calon tersebut adalah 14 hari dari dikeluarkannya surat permintaan MPR. Sementara itu, konstitusi menetapkan waktu maksimal 60 hari sejak pengunduran diri untuk MPR melakukan proses penentuan pengganti Gibran Rakabuming Raka di posisi Wapres.

Terkait nama-nama calon Wapres RI yang mungkin diajukan Prabowo, berikut adalah daftar respons sejumlah parpol koalisi per Jumat (13/11).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku belum mengetahui adanya nama-nama yang diusulkan sebagai cawapres.

"Sepertinya saya, belum disampaikan ya," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jumat (13/11).

Namun, ia mengatakan bahwa terdapat aturan konstitusi yang mengatur terkait nama calon yang nantinya dapat diusung.

Ia pun meminta publik untuk membaca aturan yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden setelah adanya pengunduran diri.

"Anda baca saja konstitusi ya, sudah ada aturannya," ucapnya.

Habiburokhman juga belum berkomentar lebih lanjut terkait kriteria ideal untuk cawapres. Ia menyebut kriteria tersebut akan muncul usai diselenggarakannya Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen, Jumat (13/11).

"Nanti ya, kita mau Ragab (Rapat Gabungan), habis Ragab pasti ada," kata Habiburokhman.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, memastikan partainya tak akan ajukan nama cawapres pengganti Gibran.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," ujar AHY, Jumat (13/11).

Ia menyebut, Demokrat menyerahkan proses pengusulan sepenuhnya kepada Prabowo dan menghormati hak pemilihan yang dimiliki MPR.