AHY juga mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terkait sikap Demokrat terkait kekosongan posisi wapres.

Dalam konsultasi melalui video call, AHY mengatakan SBY menyetujui sikap partai untuk menyerahkan pilihan sepenuhnya ke Prabowo dengan tidak mengajukan nama.

"Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta," ucap AHY.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menguraikan delapan nama yang menurutnya dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres.

Delapan figur yang ia sebut pun seluruhnya merupakan pimpinan partai politik. Ia mengatakan, alasan di balik pemilihan nama delapan figur tersebut adalah pengalaman panjang di politik dan pemerintahan yang mereka miliki.

"Dari PDIP ada Puan Maharani; Ada Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia; Dari Gerindra, ada Ketua Harian, Sufmi Dasco Ahmad; Sekjend, Sugiono; dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono," sebut Doli melalui keterangan tertulis, Jumat (13/11).

Terlepas dari itu, ia menyebut Golkar akan sepenuhnya menyerahkan pilihan cawapres pengganti Gibran kepada Prabowo.

"Siapapun yang akan dipilih, apakah itu dari kalangan Partai Politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden," ujar Doli.

Di tengah tantangan dan masalah-masalah global dan domestik yang ada, Doli pun menekankan pentingnya wujud dwitunggal Presiden dan Wakil Presiden.

Maka dari itu, Doli merasa harus memberikan keleluasaan penuh untuk Prabowo agar sang presiden dapat memilih sosok yang memiliki chemistry sangat kuat dengan dirinya.

"Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berfikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo," tulisnya.

Selain itu, Doli mengatakan, tokoh yang nantinya menjadi wapres merupakan tokoh yang memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Ia pun menyebut wapres yang memenuhi syarat, yakni yang tidak berpotensi bermasalah kembali.

"Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat," katanya.