NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs dalam pembukaan masa persidangan II DPR tahun sidang 2026-2027, Selasa (10/11).
Puan menegaskan DPR mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian.
"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," ujar Puan dalam pidatonya di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11).
Puan lantas mengingatkan agar penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum tidak boleh menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bekerja dengan profesional untuk mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkamansuara kritis masyarakat," tegas Puan.
"Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," lanjutnya.
Puan pun memastikan DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap tuntas kasus tersebut.
"Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat," tambah Puan.
Dalam kesempatan ini, Puan mengungkapkan sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR. Sejumlah isu tersebut meliputi penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden RI; penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan; penanganan kasus perundungan anak; upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak; percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana; gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
Kemudian perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial; evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat terdampak; kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional; pemerataan program revitalisasi sekolah; perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; dan penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
