Erry juga menyinggung pernah mengusulkan reformasi penegak hukum yang dimulai dari Mahkamah Agung (MA), saat masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, menurutnya, perbaikan tersebut belum berjalan maksimal.

"Dan pada waktu kami menjadi komisioner di KPK, kami sempat merekomendasikan kepada Pak SBY pada waktu itu mengutamakan reformasi birokrasi penegak hukum," ucap dia.

"Dimulai dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, kemudian Polisi. Tapi baru terlaksana sebagian kecil, Mahkamah Agung," tambahnya.