"Kehadiran akademisi menurut kami, ini juga akan memperluas sumber daya keahlian di parlemen kita, ya, bagi pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Kalau DPR itu dalam konstitusi kan fungsinya tiga: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan," lanjut dia.
Lebih lanjut, UI juga mengusulkan untuk membentuk bab khusus terkait tata kelola dan etika penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) dalam pemilu. Dia mengatakan konten kampanye yang dibuat dari AI harus dilabeli.
"Kami mengusulkan agar diwajibkan adanya penandaan atau pelabelan konten kampanye yang dibuat atau dimanipulasi dengan AI. Menetapkan larangan dan sanksi terhadap pemalsuan audio-visual, deepfake, tiruan suara, voice cloning, serta disinformasi terencana untuk menipu pemilih atau merusak reputasi melalui representasi yang sifatnya palsu," kata Valina.
Valina mengatakan pemilih berhak menentukan pilihan berdasarkan informasi autentik. Menurutnya, pemalsuan wajah, suara, dan pernyataan merusak kemampuan pemilih menilai peserta secara bebas.
"Jadi pemilih itu mempunyai hak untuk mengetahui secara genuine, secara sesungguhnya mengenai para calon yang akan menjadi caleg di dalam pemilu maupun pilpres dan juga pilkada," ungkapnya.
Selain itu, UI mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk penentuan kursi DPR sebesar 4%. UI menilai ambang parlemen maksimal 4% diperlukan untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu.
"Universitas Indonesia mengusulkan agar ambang batas perolehan suara untuk penentuan kursi DPR paling tinggi adalah 4%, dengan besaran yang didasarkan pada perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, menjaga proporsionalitas dan mengurangi suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi," kata Valina.
