Valina mencontohkan penerapan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 yang menyebabkan sekitar 13,5 juta suara atau 9,7% suara sah nasional tak bisa dikonversi menjadi kursi DPR. Jumlah tersebut meningkat pada Pemilu 2024.
"Pada tahun 2024, Pemilu 2024, meningkat menjadi 11,4%. Itu sekitar 17,3 juta suara pemilih yang juga hangus, tidak bisa dikonversikan karena partai-partai itu tidak mampu melewati batas PT 4%," katanya.
Valina menegaskan usulan ambang batas maksimal 4% tersebut hanya berlaku untuk pemilihan anggota DPR. UI mengusulkan tak ada ambang batas parlemen untuk DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.
"Menurut kami, PT 4% ini diberlakukan hanya untuk tingkat DPR pusat. Tidak diberlakukan untuk DPRD, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota," katanya.
"Ini tidak lain adalah untuk melindungi suara rakyat, dan kami berpendapat penyederhanaan sistem kepartaian itu tidaklah harus selalu mengacu kepada pembatasan ambang batas DPR gitu, yang terus bertambah dari pemilu ke pemilu, gitu," sambungnya.
Valina juga mengusulkan tak ada ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Dia mengatakan dalam UUD 1945 tak ada ambang batas untuk persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
"Usulan dari Universitas Indonesia adalah tidak ada atau 0% untuk presidential threshold, dan ini juga selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024," pungkasnya.
