"Pak Pram (sapaan Pramono) tidak hanya mendapatkan laporan dari jajaran birokrasi, tetapi juga memperoleh gambaran langsung dari masyarakat sebagai penerima manfaat utama pembangunan," papar Adjie.
Maka dari itu, dia mendorong agar ke depan, ratas di tingkat kecamatan tidak hanya menjadi forum koordinasi internal pemerintahan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi forum evaluasi partisipatif dengan menghadirkan unsur pemerintah dan representasi masyarakat secara proporsional.
"Kami ingin Pak Gubenur terhindar dari pola Asal Bapak Senang (ABS) karena hanya mendengar paparan dari jajarannya. Padahal, ratas ini bisa menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan keluhan atau masukan yang mungkin saja menyoroti kinerja pejabat di wilayah," imbuh Adjie.
Melalui pola tersebut, dia mengungkapkan komunikasi antara Pemprov DKI dan masyarakat diharapkan semakin terbuka. Pemerintah dapat memperoleh masukan secara langsung, sementara masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan dan mengevaluasi pelayanan yang mereka terima.
"Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana program tersebut memberikan perubahan nyata bagi kehidupan warga Jakarta," pungkas Adjie.
