NADIKABAR.COM — Koordinator Presidium Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) Adjie Rimbawan menilai terobosan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menggelar rapat terbatas (ratas) di tingkat kecamatan perlu dibarengi dialog langsung dengan perwakilan masyarakat di tingkat akar rumput.
Adjie mengatakan sejumlah unsur masyarakat, di antaranya Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Ketua RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Ratas di kecamatan sudah merupakan langkah yang sangat baik. Namun, akan lebih baik apabila Pak Gubernur juga berdialog langsung dengan perwakilan warga untuk mengetahui sejauh mana program-program Pemprov DKI benar-benar dirasakan manfaatnya dan kebutuhan riil masyarakat," kata Adjie di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, terobosan itu positif dalam memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Akan tetapi, kata dia, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur melalui laporan administratif, serapan anggaran, maupun indikator kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
"Pemerintah juga perlu melihat secara langsung tingkat kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta kesesuaian program dengan kebutuhan riil warga," ujar Adjie.
Dialog langsung dengan masyarakat, sambung dia, dapat memberikan perspektif yang lebih utuh kepada gubernur mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Persoalan tersebut, antara lain mencakup pelayanan publik, penanganan lingkungan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.
"Masukan dari warga di tingkat lingkungan sangat penting karena mereka yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dan program pemerintah. Dari sana, bisa terlihat apakah sebuah kebijakan sudah berjalan sesuai tujuan atau masih terdapat persoalan dalam pelaksanaannya," tutur Adjie.
Lebih lanjut, dia menuturkan forum dialog warga juga dapat menjadi instrumen evaluasi terhadap kinerja OPD, sehingga kebijakan yang dirumuskan di tingkat provinsi dapat dipastikan diterjemahkan secara efektif hingga tingkat kelurahan dan lingkungan permukiman.
"Pendekatan tersebut sekaligus dapat memperkuat prinsip pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil," ungkap Adjie.
Dia juga menilai komunikasi langsung antara kepala daerah dan masyarakat mampu membantu mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan program, pelaksanaan di lapangan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan warga.
"Pak Pram (sapaan Pramono) tidak hanya mendapatkan laporan dari jajaran birokrasi, tetapi juga memperoleh gambaran langsung dari masyarakat sebagai penerima manfaat utama pembangunan," papar Adjie.
Maka dari itu, dia mendorong agar ke depan, ratas di tingkat kecamatan tidak hanya menjadi forum koordinasi internal pemerintahan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi forum evaluasi partisipatif dengan menghadirkan unsur pemerintah dan representasi masyarakat secara proporsional.
"Kami ingin Pak Gubenur terhindar dari pola Asal Bapak Senang (ABS) karena hanya mendengar paparan dari jajarannya. Padahal, ratas ini bisa menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan keluhan atau masukan yang mungkin saja menyoroti kinerja pejabat di wilayah," imbuh Adjie.
Melalui pola tersebut, dia mengungkapkan komunikasi antara Pemprov DKI dan masyarakat diharapkan semakin terbuka. Pemerintah dapat memperoleh masukan secara langsung, sementara masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan dan mengevaluasi pelayanan yang mereka terima.
"Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana program tersebut memberikan perubahan nyata bagi kehidupan warga Jakarta," pungkas Adjie.
