"Sudah konsultasi dengan staf khusus Wapres. Responsnya positif. Konsepnya seperti di Malaysia dan Singapura, dana disalurkan ke lembaga, kemudian pengelolaannya dilakukan sendiri oleh pondok," jelasnya.
Dengan skema tersebut, pondok tidak lagi menerima makanan yang diproduksi dan dikirim dari pihak eksternal. Pengelolaan secara internal dinilai dapat memberikan kendali lebih besar terhadap kualitas bahan, proses memasak hingga makanan dikonsumsi santri.
KH Abdul Wahid menyebut salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah jeda waktu tim redaksi makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi para santri.
Jumlah porsi yang harus disiapkan dalam jumlah besar juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam sehari, kebutuhan makanan di lingkungan pondok mencapai sekitar 2.500-2.830 porsi.
Karena itu, apabila pengelolaan dilakukan sendiri, makanan diharapkan dapat dimasak dalam jumlah terukur dan langsung dikonsumsi oleh santri.
"Masalah sebelumnya itu karena jeda waktunya terlalu lama tim redaksi pemasakan sampai konsumsi. Apalagi jumlahnya besar, sekitar 2.500 sampai 2.830 porsi," katanya.
"Kalau dikelola sendiri, porsinya bisa terukur, masak langsung konsumsi. Risikonya bisa diminimalkan," imbuhnya.
