NADIKABAR.COM — Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat mencapai Rp2,21 triliun selama Januari hingga September 2026, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1,1 juta orang.
“Dari Januari sampai dengan 30 September 2026, program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat sudah mencapai 1,1 juta penerima di seluruh Kalimantan Barat,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Rahmat Mulyono, di Pontianak, Kamis.
Hingga akhir September 2026, program MBG di Kalimantan Barat didukung 566 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sekitar 22.560 tenaga kerja yang terlibat dalam operasional program.
Realisasi anggaran bulanan menunjukkan penyaluran terbesar terjadi pada Januari, yakni sekitar Rp391 miliar. Sementara itu, realisasi pada September tercatat sekitar Rp58 miliar, menurun dibandingkan sejumlah bulan sebelumnya.
Penurunan realisasi pada September dipengaruhi kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran secara daring berdasarkan kebijakan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.
“Pada September memang terjadi penurunan realisasi anggarannya karena kondisi kebakaran hutan dan lahan. Banyak sekolah yang menetapkan kegiatan belajar mengajar secara daring sehingga SPPG tidak beroperasi,” ujarnya.
Selain dampak karhutla, sekitar 15 SPPG masih berstatus penghentian sementara atau suspend dan belum dapat beroperasi. Kondisi tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran daring sehingga layanan MBG di sekolah tidak berjalan seperti biasa.
Dari sisi sebaran pelayanan, Kabupaten Sintang disebut sebagai salah satu daerah dengan jumlah SPPG relatif sedikit. Kondisi geografis dan sebaran desa menjadi tantangan tersendiri karena Sintang memiliki hampir 400 desa, meskipun jumlah pasti dan peringkatnya masih perlu dikonfirmasi.
Sebaliknya, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya disebut sebagai wilayah dengan jumlah SPPG relatif banyak. Namun, data terperinci mengenai jumlah SPPG dan realisasi anggaran pada masing-masing kabupaten dan kota masih perlu diverifikasi.
Terkait alokasi anggaran tahunan, kebutuhan program MBG di Kalimantan Barat diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp3 triliun. Angka tersebut masih berupa perkiraan dan bergantung pada jumlah SPPG yang beroperasi serta kebutuhan pembayaran layanan masing-masing unit.
Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan unsur Kodam XII/Tanjungpura untuk memantau perkembangan program.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, terdapat sekitar 600 target SPPG di Kalbar, sedangkan sebagian fasilitas yang telah dibangun masih menggunakan sarana yang sudah tersedia untuk mulai memberikan layanan.
